TINJAUAN KEWENANGAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM MELAKUKAN PENUNTUTAN TERHADAP SUATU TINDAK PIDANA MELALUI PROSES PENGADILAN
DOI:
https://doi.org/10.59966/yudhistira.v2i4.1510Keywords:
Penuntutan, Peradilan, Jaksa.Abstract
The authority of the Public Prosecutor in prosecution is contained in the Criminal Procedure Code (KUHAP). The role of the prosecutor is important to achieve the goals of the criminal justice system and overcome criminal acts in society. By using research methods, library research methods or literature by collecting various sources and comparing them with other sources. It can be concluded that the prosecutor must process the results of the investigation within 7 days, determine the completeness of the files, and inform the National Police. If the file is incomplete, the prosecutor will return it to be completed in the pre-prosecution process. In this case, several factors such as a lack of evidence or the absence of a criminal offense may lead to the termination of the prosecution. Efforts to overcome this problem involve the establishment of a coordination forum between the National Police and the Public Prosecutor, legal discovery in the Criminal Procedure Code, as well as combining the investigative function in Prosecution in Connection with Future Legal Arrangements.
References
Andrian, I. (2018). Penghentian Penuntutan Oleh Penuntut Umum Pada Proses Prapenuntutan (Studi di Kejaksaan Negeri Medan), 30 – 47.
Djunaedi. (2014). Tinjauan Yuridis Tugas Dan Kewenangan Jaksa Demi Tercapainya Nilai-Nilai Keadilan. Jurnal Pembaharuan Hukum, I (1), 83.
Firmansyah, A. (2020). Tinjauan Hukum Kewenangan Jaksa Dalam Pemeriksaan Tambahan Menurut Asas Dominus Litis Berdasarkan Kuhap. JURISDICTIE, 2 (1), 67 – 72.
Goesniadhie S, & Kusnu.(2010). Perspektif Moral Penegakan Hukum yang Baik. jurnal hukum, 17 (2), 72.
Hiariej, & Eddy O.S. (2012). Teori dan Hukum Pembuktian. PT Gelora Aksara Pratama.
Kuffal, H.M.A. (2003). Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum, Universitas Muhammadyah..
Kurni, V, & Sahuri, L, Elizabeth, S. (2020). Tinjauan Yuridis Terhadap Tugas dan Kewenangan Jaksa sebagai Penyidik dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. PAMPAS: Journal Of Criminal, (1) 3, 1.
Nazir, M. (2005). Metode Penelitian, Ghalia Indonesia.
Nursyah, Echa. D.N &Tri, A. G. (2024). Perankejaksaan Negeri Sebagai Lembaga Penegak Hukum Di Indonesia. Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, 3 (1), 8-9.
Olongsongke, R. (2015). Kewenangan Jaksa Penuntut Umum Dalam Proses Pra Penuntutan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Lex et Societatis, III (9), 105 – 107.
Pangaribuan, L. M. P. (2004) Hukum Acara Pidana Surat Resmi Advokat di Pengadilan Praperadilan, Eksepsi, Pledoi, Duplik, Memori Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, Jakarta: Papas Sinar Sinanti.
Rahmad , R. (2019). Hukum Acara Pidana. Pt. Rajagrafindo.
Tjoanto, H. (2021). Suatu Tinjauan Terhadap Perkara Yang Dikesampingkan Oleh Jaksa Penuntut Umum Karena Kepentingan Hukum Berdasarkan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana. Lex Crimen, X (12), 79 – 80.
