Pengaruh Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Menyelaraskan Penegakan Hukum di Daerah
DOI:
https://doi.org/10.59966/yudhistira.v1i3.1686Keywords:
Yurisprudensi, Mahkamah Agung, Penegakan Hukum, Daerah, Keseragaman HukumAbstract
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana yurisprudensi Mahkamah Agung berperan dalam menyelaraskan penegakan hukum di daerah, khususnya dalam konteks kesenjangan penafsiran hukum oleh aparat penegak hukum di berbagai daerah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan analisis yuridis normatif, didukung oleh studi kasus beberapa putusan MA yang dijadikan preseden di daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa yurisprudensi Mahkamah Agung memiliki pengaruh yang signifikan dalam membentuk keseragaman hukum, meskipun pelaksanaannya masih menghadapi tantangan, seperti kurangnya akses terhadap putusan dan variasi pemahaman hukum di tingkat daerah. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa yurisprudensi tidak hanya menjadi sumber hukum pelengkap, tetapi juga berfungsi sebagai sarana harmonisasi hukum dalam sistem peradilan nasional, khususnya dalam mengurangi kesenjangan penegakan hukum di daerah.
References
Edison, H. (2023). Rekonstruksi Regulasi Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Berbasis Nilai …. https://repository.unissula.ac.id/30956/%0Ahttp://repository.unissula.ac.id/30956/1/10302000375.pdf
Hamzani, A. I. (2020). Hukum Islam: Dalam Sistem Hukum di Indonesia. Prenada Media.
Kristiyanti, C. T. S. (2022). Hukum perlindungan konsumen. Sinar Grafika.
Michael, N. R. M. L. N. M. (2023). Artikel_Skripsi_(SCAN)[1].pdf. 12(2).
Nur, A. R. (2018). Algemene Beginselen Van Behoorlijk Bestuur. Guepedia.
Rif’an, M., Nursasmita, M. A., Musyarri, F. A., Adi, D. W. S., & Assari, E. (2020). Law as General Rule or Law as Conglomeration of Legal Decision. Jurnal Hukum Lex Generalis, 1(7), 47–64. https://doi.org/10.56370/jhlg.v1i7.231
Ristiawati, R. (2020). Kebebasan Hakim dalam Penegakan Hukum Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam. Banua Law Review, 2(1), 62–92.
Sarifudin, M., Hukum, F., Pancasakti, U., & Tengah, J. (2024). Korelasi Hukum Antara Putusan Mahkamah Agung Yang Bersifat Landmark Decisions Dengan Yurisprudensi Indonesia negera yang Undang-Undang Dasar Negara Republik Disebutkan juga bahwa pemerintahan Indonesia “ berdasar atas sistem konstitusi , yang menghendaki suatu penyelenggaraan negara yang semata-mata didasarkan pada mekanisme demokrasi yang memungkinkan diperolehnya aturan hukum yang rasional dan ( deliberasi ) publik . Dengan demikian , negara dilaksanakan berdasarkan ‘ kehendak umum ’ pengaturan yang jelas mengenai prinsip-prinsip Kekuasaan kehakiman dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diatur dalam Bab IX tentang pasal , yakni Pasal 24 dan Pasal 25 . Dalam Pasal Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan , bahwa merdeka artinya terlepas dari pengaruh Kekuasaan kehakiman sejak awal kemerdekaan diniatkan sebagai cabang kekuasaan yang terpisah dari lembaga-lembaga politik seperti Legislatif dan Presiden serta formil ( formele toetsingrecht ) dan hak menguji. 69–78.
Siahaan, M. (2022). Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (edisi kedua). Sinar Grafika.
Suganda, R. (2022). Metode Pendekatan Yuridis Dalam Memahami Sistem Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 8(3), 2859. https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6485
Yusriando. (2015). Implementasi Mediasi Penal Sebagai Perwujudan Nilai- Nilai Pancasila Guna Mendukung Supremasi Hukum. Jurnal Pembaharuan Hukum, II(1), 23–45. http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/view/1413/1086
