Peran Mediator dan Efektivitas Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama: Analisis Normatif PERMA Nomor 1 Tahun 2016

Abstract

Angka perceraian di Indonesia masih tinggi, yakni 463.654 perkara pada 2023, sementara mediasi wajib di Pengadilan Agama menunjukkan tingkat keberhasilan yang tidak merata. Kajian terdahulu cenderung menilai efektivitas mediasi secara umum atau pada satu pengadilan, sedangkan hubungan normatif antara peran mediator dan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 belum banyak dikaji secara sistematis. Artikel ini menganalisis bagaimana PERMA Nomor 1 Tahun 2016 mengonstruksi peran mediator dan faktor apa yang menentukan efektivitas mediasi perkara perceraian. Dengan penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual, artikel ini menelaah PERMA Nomor 1 Tahun 2016, PERMA Nomor 3 Tahun 2022, UU Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, serta literatur orientasi mediator, termasuk grid fasilitatif–evaluatif Riskin dan konsep hakam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PERMA Nomor 1 Tahun 2016 menempatkan mediator terutama sebagai fasilitator, dengan ruang evaluatif terbatas melalui pengajuan pilihan penyelesaian, kaukus, dan perdamaian sebagian. Karena itu, efektivitas tidak hanya diukur dari rukunnya kembali para pihak, tetapi juga dari kesepakatan sebagian mengenai hak asuh anak, nafkah, dan hak pascaperceraian. Faktor penentunya adalah kompetensi mediator, iktikad baik para pihak yang ditegakkan melalui Pasal 7 dan 22–23, kehadiran langsung, dan dukungan kelembagaan. Adapun penghambatnya adalah konflik emosional, keputusan bercerai yang telah bulat, ketimpangan kuasa, dan keterbatasan mediator bersertifikat. Artikel ini menawarkan matriks yang menghubungkan peran mediator, dasar hukum, dan indikator efektivitas.